Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan naiknya anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah di kabupaten/kota di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur yang berkisar antara 11%-13% tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya infrastruktur jalan). Bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya. Pada tahun 2007, panjang jalan kabupaten/kota dengan kualitas rusak-parah mencapai 24,9% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 44.4%. Hal ini disebabkan karena adanya praktek penyalahgunaan anggaran salah satunya adalah faktor korupsi yang memperburuk kinerja investasi tersebut. Praktek korupsi pada proyek pemerintah umumnya dilakukan dengan mark-up atau menaikkan nilai proyek dari yang semestinya namun dengan kualitas pekerjaan yang sama. Praktek korupsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan peningkatan besaran alokasi anggaran, namun tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Praktek ini terjadi akibat kerjasama oknum pejabat pemerintah dengan perusahaan konstruksi. Peningkatan anggaran juga terjadi sebagai dampak dari ekspektasi birokrat di daerah untuk mendapatkan keuntungan dari proyek infrastruktur (Susanto dan Makmur, 2013). Hal ini tercermin dari peningkatan anggaran belanja pemerintah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerapan e-procurementmemang bisa menjadi salah cara untuk mengurangi praktek korupsi, namun peluang korupsi masih dapat terjadi dengan lemahnya sistem pengawasan pengerjaan proyek infrastruktur (Tuanakotta, 2013). Studi kajian World Bank menyebutkan indikasi korupsi di proyek infrastruktur di Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 40%. Selain korupsi, praktek penyalahgunaan anggaran dalam proyek konstruksi adalah pemberian fee kepada pihak pemerintah selaku pemilik proyek untuk dapat kemudahan memenangkan proses tender. Sudah menjadi rahasia umum bagi publik bahwa ada feeyang harus diberikan kepada pejabat pembuat komitmen agar proses tender dapat dimenangkan oleh satu pihak tertentu. Praktek ini sering dilakukan khususnya pada proyek-proyek pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Praktek penyalahgunaan anggaran lainnya adalah perusahaan konstruksi memanipulasi harga satuan barang atau material untuk pembangunan proyek konstruksi dengan supplier material. Dalam industri konstruksi, hal ini sering disebut “tutup lubang” yang artinya perusahaan konstruksi berusaha menutup biaya operasional dengan memanipulasi harga material sebagai dampak atau akibat dari praktek pemberian fee kepada pejabat daerah atau panitia tender. Manipulasi harga bahan material yang tidak tercantum dalam kontrak dengan supplier dapat menimbulkan perubahan estimasi di dalam penetapan biaya atas pekerjaan konstruksi. Umumnya perusahaan akan mencantumkan harga material yang sebenarnya di dalam menyusun kontrak tender, namun harga pembayaran material oleh perusahaan kepada supplierlebih rendah dari harga yang tercantum di kontrak sehingga kualitas material yang dipergunakan di proyek lebih rendah dari spesifikasi yang telah ditetapkan. Tentu saja semua praktek penyalahgunaan anggaran ini akan memiliki dampak yang luas. Kualitas infrastruktur yang dihasilkan sangat jauh dari harapan. Masyarakat umum yang seharusnya menikmati hasil pembangunan infrastruktur tersebut harus menjadi korban dari praktek-praktek penyalahgunaan anggaran. Jika praktek seperti ini terus berlangsung, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap perusahaan jasa konstruksi dan pemerintah sebagai pemilik dan pelaksana tender akan menurun. Diperlukan adanya suatu tindakan yang jelas untuk mengungkap praktek penyalahgunaan anggaran ini.    

Peran audit sangat penting untuk membantu mengungkap permasalahan penyalahgunaan anggaran dalam proyek konstruksi. Auditor yang sedang melaksanakan audit harus mengembangkan metode audit yang sesuai dengan permasalahan anggaran ini. Hal yang pertama dapat dilakukan oleh auditor untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan anggaran atau tidak adalah mempelajari kontrak tender yang dibuat antara perusahaan konstruksi dan pemilik proyek. Secara umum, kontrak pengadaan barang dan jasa sama untuk setiap proyek pemerintah, namun adakalanya karena proyek konstruksi tersebut memiliki spesifikasi khusus atau metode pelaksanaan proyeknya yang khusus, maka ada item-item tertentu yang dibuat mendetail pada kontrak tender tersebut. Item-item tersebut misalnya saja metode pembayaran termin atau pengakuan pendapatan yang digunakan. Hal ini harus diperhatikan oleh auditor mengingat potensi kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan melakukan pengakuan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya untuk meningkatkan laba. Pengakuan pendapatan harus sejalan tingkat kemajuan pelaksanaan proyek. Untuk memastikan hal ini, auditor dapat melihat proyek secara langsung (observation) serta melihat catatan kemajuan proyek dan pengakuan pendapatan yang telah dilakukan. Ada kalanya auditor menemukan mismatch artinya pengakuan pendapatannya telah dilakukan tetapi beban yang terkait belum dicatat. Memahami kontrak tender harus dilakukan oleh auditor karena kontrak tender adalah salah satu bukti audit yang penting dan juga merupakan petunjuk awal terjadi penyalahgunaan anggaran jika syarat-syarat dalam kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan. Untuk mengungkap pemberian fee kepada pejabat pemerintah merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena umumnya pemberiaan feedilakukan secara tunai. Meskipun sulit untuk dibuktikan, auditor dapat menggunakan metode follow the moneyatau menelusuri kemana saja aliran-aliran transaksi uang yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi selama jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut. Umumnya, dari transaksi tersebut auditor dapat mengetahui dengan pihak mana saja perusahaan melakukan transaksi keuangan, meskipun peluang untuk menemukan penyalahgunaan anggaran pemberian fee tersebut sangat kecil.